ENTERTAINMENTABC.COM - PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sektor perkeretaapian.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung efisiensi transportasi massal, terutama bagi angkutan penumpang dan barang.

“Kuota BBM bersubsidi sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kereta api sebagai transportasi massal yang efisien,” ungkap Vice President Public Relations KAI, Anne Purba dalam pernyataannya di Jakarta. 

Baca Juga: Harga Emas Antam Melonjak Tembus Rp1,529 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Jual?

KAI mendapatkan kuota BBM subsidi sebesar 196.653 kiloliter untuk tahun 2024, yang dibagi untuk berbagai jenis angkutan, termasuk kereta penumpang dan kereta barang.

Anne menjelaskan bahwa kereta api memiliki banyak keunggulan, seperti bebas dari kemacetan, hemat energi, dan lebih ramah lingkungan dibandingkan transportasi darat lainnya.

Misalnya, angkutan batu bara dengan kereta api hanya membutuhkan sekitar 4.629 liter bahan bakar untuk perjalanan harian 409 km, sedangkan moda truk membutuhkan lebih dari 22.000 liter untuk mengangkut volume yang sama.

Baca Juga: OJK Tingkatkan Perbankan Syariah demi Ekonomi Daerah, Ini Langkah Nyatanya

Selain hemat energi, kereta api juga mengurangi emisi karbon hingga 99 persen, menurut data dari Guidelines to Defra/DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting.

"Kami berkomitmen memanfaatkan BBM subsidi secara optimal demi mendukung mobilitas penumpang dan barang," tegas Anne.

Meski kontribusi angkutan barang berbasis rel di Indonesia baru mencapai 2 persen, KAI terus berupaya memperluas penggunaan kereta api, khususnya untuk distribusi batu bara di Sumatra Selatan.

Baca Juga: Meutya Hafid Tegas Lanjutkan Perang Lawan Judi Online, Angka Transaksi Capai Rp 600 Triliun

Koordinasi berkelanjutan dengan BPH Migas dan stakeholders lainnya menjadi kunci untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan prinsip Good Corporate Governance.***