ENTERTAINMENTABC.COM - Ketua I GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), Jongkie Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya menerima keputusan pemerintah untuk tidak memberikan insentif kepada kendaraan di segmen hybrid.

"Ya, kita harus terima keputusan Pemerintah untuk tidak memberikan insentif kendaraan hybrid," ujar Jongkie Sugiarto.

Keputusan tidak ada insentif untuk kendaraan hybrid diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengatur kebijakan terkait sektor otomotif.

Jongkie Sugiarto menyatakan bahwa meskipun insentif untuk kendaraan hybrid tidak diberikan, para produsen otomotif harus tetap berupaya menjalankan strategi mereka untuk terus menjual kendaraan yang memberikan manfaat lingkungan.

"Para APM harus mencari strategi lain, agar dapat meningkatkan penjualan mobil-mobil hybrid-nya," tambahnya.

Hal ini menunjukkan bahwa industri otomotif perlu menyesuaikan pendekatannya dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang baru.

Menurut Jongkie, kendaraan hybrid memiliki beberapa keunggulan yang signifikan untuk lingkungan.

Kendaraan ini dikenal lebih hemat bahan bakar dibandingkan kendaraan konvensional, menghasilkan polusi yang sangat rendah, tidak memerlukan infrastruktur khusus seperti kendaraan listrik murni, dan memiliki harga yang lebih bersahabat.

Keunggulan-keunggulan ini dianggap penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga GAIKINDO telah berusaha untuk menyampaikannya kepada pemerintah.

GAIKINDO berharap agar keunggulan-keunggulan ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama terkait dengan potensi manfaatnya bagi lingkungan.

Jongkie menambahkan, “Kami telah merundingkan hal-hal tersebut kepada pemerintah untuk menjadi perhatian lebih.” Upaya ini bertujuan agar tren penjualan kendaraan hybrid yang saat ini positif dapat terus berkembang.

Meskipun tidak ada insentif untuk kendaraan hybrid, GAIKINDO tetap mengusulkan agar ada kebijakan insentif untuk mobil-mobil hybrid, meskipun besaran insentifnya tidak harus sama dengan insentif untuk mobil listrik berbasis baterai (BEV).

“Kami mengusulkan juga dapat diberikan insentif untuk mobil-mobil hybrid walaupun besaran nya tidak harus sama seperti insentif mobil BEV,” tegas Jongkie Sugiarto.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan bahwa tidak akan ada penambahan kebijakan baru untuk sektor otomotif pada tahun ini.

Dengan adanya keputusan tersebut, artinya pemerintah juga tidak akan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif kepada kendaraan hybrid di Indonesia.

Meskipun demikian, Jongkie Sugiarto menyoroti bahwa segmen kendaraan hybrid telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

“Segmen ini sudah sangat mendapatkan sambutan yang baik bahkan tumbuh hingga dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Jongkie.

Ini menunjukkan bahwa minat pasar terhadap kendaraan hybrid tetap tinggi meskipun tidak ada insentif tambahan.

Dengan situasi ini, produsen otomotif diharapkan dapat mencari inovasi dan strategi baru untuk memasarkan kendaraan hybrid mereka secara efektif.

Adaptasi terhadap kebijakan baru dan pengembangan strategi pemasaran yang kreatif akan menjadi kunci dalam mempertahankan pertumbuhan dan keberhasilan penjualan kendaraan hybrid di Indonesia.***