Economist Intelligence Unit membuat indeks demokrasi.
Di tahun 2014: Skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49.

Namun di tahun 2023: Skor Indonesia turun menjadi 6,53, dengan peringkat 56. Indeks demokrasi Indonesia menurun.

Kelemahan demokrasi ini tampak pada melemahnya lembaga-lembaga untuk check and balances, seperti melemahnya DPR dan partai politik.

Baca Juga: Anies Baswedan Santai Cak Imin Gabung Kabinet Prabowo

Demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Tanpa demokrasi yang kuat, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup, sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah.

Maka reshuffle kabinet diperlukan sebagai cara Prabowo membuat para menteri bekerja maksimum.

Baca Juga: Ini Dia Hoaks Seputar Pelantikan Prabowo dan Ibu Kota yang Batal Pindah

Apalagi kabinet Prabowo lumayan “gemuk.” Jika bertambah menteri dan wakil menteri tak menjadi tambahan prestasi, reshuffle kabinet sejak tahun pertama, bahkan enam bulan pertama menjadi pilihan.

Reshuffle kabinet yang dilakukan sejak 6 bulan hingga 1 tahun pertama harus menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kementeriannya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.

Jika ada menteri yang tidak mampu menjalankan visi besar untuk Indonesia, maka mereka harus segera diganti.

Baca Juga: Suasana Mendebarkan Menjelang Pelantikan Prabowo dan Gibran di Kompleks Parlemen

Ini akan memberikan sinyal yang kuat bahwa Prabowo memiliki standar yang tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih.