Jadi, bukan cuma dua atau tiga calon, tapi bisa lebih banyak, dan masyarakat jadi punya lebih banyak pilihan.

Apakah kamu tidak setuju kalau pilihan yang lebih banyak itu memberi kita lebih banyak suara?

Selain itu, mengurangi politik transaksional menjadi alasan penting lainnya.

Baca Juga: Rose BLACKPINK Bongkar Fakta Hubungannya dengan Jaden Smith, Bantah dengan Jawaban yang Mengejutkan

Dalam Pilkada sebelumnya, ada banyak praktik politik transaksional di mana calon kepala daerah harus membayar mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi dari partai.

Ini sudah jadi rahasia umum, meski sulit dibuktikan. Hapus ambang batas berarti mengurangi kemungkinan adanya politik transaksional ini, yang jelas merugikan masyarakat.

Ada juga kesempatan bagi pemimpin baru yang lebih segar, meningkatkan kompetisi sehat, dan mendorong partisipasi pemilih.

Baca Juga: TikTok Resmi Diblokir di AS, 2 Aplikasi Penggantinya Makin Populer, Simak Perkembangannya

Lebih banyak calon berarti kompetisi lebih sehat, dan pemilih punya lebih banyak pilihan untuk menentukan pemimpin daerah mereka.

Dari Media Sosial ke Dunia Nyata: Publik Sudah Menginginkan Perubahan

Hasil analisis dari LSI juga menunjukkan, media sosial menjadi sarana utama untuk menggali opini publik.

Baca Juga: Profil Denny JA Tokoh Legendaris yang Mengubah Wajah Politik dan Media Sosial Indonesia

Survei yang dilakukan di platform seperti X (Twitter), TikTok, Facebook, hingga media online seperti blog dan forum diskusi ini, mengungkapkan bahwa sebagian besar orang ingin sistem Pilkada yang lebih demokratis dan inklusif.