Prabowo Hapus Tunjangan DPR dan Stop Kunker ke Luar Negeri, Publik Akhirnya Didengar!
- Penulis : Mila Karmila
- Minggu, 31 Agustus 2025 19:25 WIB

Selain itu, usulan masyarakat yang tidak bisa langsung ditangani akan tetap diteruskan melalui delegasi resmi ke DPR RI.
Dengan cara ini, setiap masukan yang datang dari publik tetap punya jalur penyampaian yang jelas.
Keputusan ini tidak dibuat sendirian. Prabowo menyampaikannya bersama jajaran elit politik di parlemen.
Turut hadir delapan ketua umum partai politik, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, hingga Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Hadir pula tokoh-tokoh partai besar lainnya, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dari Demokrat, Muhammad Khalid dari PKS, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Surya Paloh dari NasDem.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan partai politik kompak dalam merespons suara rakyat. Tidak hanya sekadar simbolis, tetapi ada kebijakan konkret yang langsung menyentuh isu sensitif: tunjangan DPR dan perjalanan ke luar negeri.
Bagi sebagian masyarakat, ini menjadi tanda bahwa era baru politik Indonesia sedang dibangun.
Era di mana aspirasi publik tidak hanya didengar, tapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Prabowo pun menegaskan kembali pentingnya menjaga komunikasi antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Baca Juga: 100 Hari Kerja Presiden Prabowo dan Gibran Capai Top 3 Program yang Dipuji dan Satu yang Bikin Geger
Dengan dialog terbuka, diharapkan ketegangan politik dan aksi-aksi unjuk rasa bisa diredam karena masyarakat merasa suaranya benar-benar diperhitungkan.