Di era Presiden Jokowi, Indonesia memang belum pernah secara serius mempertimbangkan keanggotaan BRICS, terutama karena beberapa alasan.

Selain potensi ketergantungan pada Tiongkok, perbedaan sistem politik, serta isu lingkungan hidup di beberapa proyek yang melibatkan Tiongkok menjadi kekhawatiran utama.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyebut bahwa ketergantungan Indonesia pada Tiongkok sudah cukup besar, terutama dalam sektor investasi dan perdagangan.

Baca Juga: Ridwan Kamil Tegaskan Pentingnya Imajinasi Pemimpin di Balik Rencana Disneyland di Kepulauan Seribu

Selama sembilan tahun terakhir, impor dari Tiongkok melonjak hingga 112,6 persen.

Investasi Tiongkok di Indonesia juga meningkat drastis, menjadikan Indonesia penerima terbesar pinjaman Belt and Road Initiative di kawasan.

Di sisi lain, Bhima menyebut bahwa ketergantungan pada Tiongkok bisa berisiko, apalagi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan akan menurun 3,4 persen dalam empat tahun ke depan.

Baca Juga: Serangan Gaza Makin Panas Palestina Bongkar Bukti Israel Pakai Fosfor Putih ke ICC

Masalah lain seperti standar keselamatan kerja di proyek Tiongkok yang belum optimal, terutama di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), turut menjadi sorotan.

Sementara itu, peneliti dari Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat, menyebut bahwa bergabungnya Indonesia dalam BRICS mungkin akan mengurangi independensi Indonesia dalam berbagai isu, termasuk isu Laut Cina Selatan.

Baru-baru ini, kapal Tiongkok bahkan masuk ke wilayah Natuna Utara saat Indonesia melangsungkan acara kenegaraan, dan ini masih belum mendapat respons dari pemerintah Indonesia.

Baca Juga: BRICS Hadirkan Mata Uang Baru : Upaya Lawan Dominasi Dolar AS?

Selain itu, ketegangan antara Tiongkok dan India terkait perbatasan di kawasan Himalaya bisa memicu ketidakstabilan di dalam aliansi BRICS sendiri.