Di sisi lain, BRICS berusaha menciptakan terobosan baru, termasuk rencana mengganti dolar AS sebagai mata uang utama dengan alternatif yang dipelopori Rusia dan Tiongkok.

Rusia, misalnya, semakin serius dalam isu dedolarisasi, apalagi setelah aset-asetnya di Barat dibekukan akibat konflik dengan Ukraina.

Banyak negara kini bertanya-tanya apakah situasi serupa bisa terjadi pada mereka.

Baca Juga: SEVENTEEN Meledak di Billboard 200 Album Spill The Feels Masuk Top 5, Catat Rekor Baru

Di BRICS, bahkan ada ide untuk mengembangkan sistem pembayaran lintas negara menggunakan mata uang BRICS, yang dipimpin oleh India.

Jika Indonesia bergabung dengan BRICS, Wijayanto berharap Indonesia mengambil sikap moderat, mendukung perdagangan dan sistem pembayaran yang tidak terlalu bergantung pada dolar AS.

“Meski dolar AS tetap penting, dunia butuh alternatif agar otoritas AS lebih bertanggung jawab mengelola ekonomi mereka,” jelasnya.

Baca Juga: BRICS Hadirkan Mata Uang Baru : Upaya Lawan Dominasi Dolar AS?

Bagaimana dengan OECD? Menurut Wijayanto, menjadi anggota OECD juga memiliki kelebihan, meski kental dengan nuansa status quo yang mempertahankan dominasi Barat.

OECD mengharuskan calon anggota memenuhi standar tertentu yang dianggap mencerminkan nilai-nilai Barat, membuat hubungan antaranggota terkesan lebih hierarkis.

Namun, Indonesia bisa mendapat manfaat dari pengalaman kerja sama ekonomi di tingkat internasional.

Baca Juga: Indonesia Gabung BRICS: Langkah Strategis atau Risiko Baru?

Proses bergabung dengan OECD juga menantang karena ada syarat yang cukup ketat.