ENTERTAINMENTABC.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya merespons Tuntutan 17+8 yang disuarakan berbagai kalangan masyarakat.

Jawaban resmi itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 5 September 2025.

Dasco menyebut hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi partai politik telah menghasilkan enam poin keputusan penting.

Baca Juga: Sering Kebelet Pipis? Ini Tanda Tubuhmu Sedang Berbicara Soal Kesehatan

Langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen DPR untuk melakukan evaluasi total sekaligus transparan kepada publik.

“Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan pada Kamis 4 September 2025,” kata Dasco.

Berikut 6 poin jawaban tuntutan 17+8 DPR untuk rakyat, yaitu:

Baca Juga: 76,3 Persen Publik Tolak Gagasan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Reaksi Warga di Media Sosial

1. Tunjangan perumahan anggota DPR resmi dicabut

Keputusan pertama yang langsung menarik perhatian adalah penghentian tunjangan perumahan anggota DPR.

Kebijakan ini berlaku efektif sejak 31 Agustus 2025.

Baca Juga: Prabowo Hapus Tunjangan DPR dan Stop Kunker ke Luar Negeri, Publik Akhirnya Didengar!

2. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri